PT.BPR Jelita Arta

Wednesday, February 16, 2005

Langkah - Langkah Mendirikn BPR


PIHAK YANG DAPAT MENDIRIKAN BPR


  1. Warga Negara Indonesia (WNI);
  2. Badan hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh WNI;
  3. Pemerintah Daerah; atau
  4. Dua pihak atau lebih sebagaimana yang dimaksud dalam angka
    1, 2 dan 3.


PERSYARATAN MODAL DISETOR BPR

  1. Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi dan Karawang.

  2. Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada angka 1.

  3. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPR yangdidirikan di luar wilayah tersebut pada angka 1 dan 2.

  4. Bagian dari modal disetor yang digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya sebesar 50%.

PERSYARATAN SUMBER DANA MODAL

  1. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia.

  2. Tidak berasal dari hasil kegiatan yang melanggar hukum.


PERSYARATAN PEMILIK


  1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang
    perbankan.

  2. Memiliki integritas antara lain memiliki
    akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembangkan BPR yang sehat.




PERSYARATAN DEWAN KOMISARIS

  1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.
  2. Memiliki integritas antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembangkan BPR yang sehat.

  3. Jumlah anggota komisaris sekurang-kurangnya 1 orang dan wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dibidang perbankan.

  4. Anggota dewan komisaris dapat merangkap jabatan sebagai komisaris sebanyak-banyaknya pada 3 BPR dan atau BPRS.

  5. Komisaris dilarang menjabat sebagai anggota direksi Bank
    Umum.


PERSYARATAN DIREKSI

  1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang
    perbankan.


  2. Memiliki integritas antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembangkan BPR yang sehat.

  3. Jumlah anggota direksi sekurang-kurangnya 2 orang dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana
    Muda.


  4. Sekurang-kurangnya 50% dari anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau perkreditan.

  5. Anggota direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan
    :


    • anggota direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang
      tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk
      ipar dan suami/istri.

    • Dewan komisaris dalam hubungan sebagai orangtua, anak
      dan suami/istri.


  6. Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai
    anggota direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan
    atau lembaga lain.


PROSEDUR PEMBERIAN IZIN


  1. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian;

  2. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR setelah persiapan pendirian dilakukan.

PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP

SURAT PERMOHONAN DIAJUKAN OLEH CALON PEMILIK DAN DILAMPIRI :


 


  1. Rancangan Akta Pendirian dan Rancangan Anggaran Dasar.
  2. Daftar calon pemegang saham dan rincian modal.
  3. Daftar calon anggota dewan komisaris dan direksi disertai :

    1. Fotokopi KTP;
    2. Riwayat hidup;
    3. Surat pernyataan tidak melakukan tindakan
      tercela;

    4. Surat keterangan pengalaman operasional
      perbankan (Direksi);

    5. Surat keterangan dari lembaga pendidikan telah
      memiliki pengetahuan perbankan (Dewan Komisaris);


  4. Rencana susunan organisasi.
  5. Rencana Kerja/studi kelayakan yang memuat :

    1. Kajian peluang pasar dan potensi ekonomi oleh
      konsultan independen;

    2. Rencana kegiatan usaha;
    3. Rencana Kebutuhan pegawai;
    4. Proyeksi arus kas, neraca dan laba rugi;


  6. Bukti setoran modal minimal 30% dari modal disetor.
  7. Surat pernyataan calon pemilik modal tidak berasal dari
    pinjaman dan yang melanggar hukum.

  8. Daftar calon pemilik dilampiri :

    1. Untuk Perorangan

      • KTP, riwayat hidup;
      • Surat pernyataan tidak melakukan tindakan
        tercela di bidang perbankan;


    2. Untuk Badan Hukum

      • Akta pendirian;
      • Anggaran Dasar;
      • KTP dan riwayat hidup dan surat pernyataan
        dari seluruh pengurus;

      • Daftar pemegang saham dan rinciannya;
      • Laporan keuangan posisi terakhir sebelum
        permohonan;

      • Laporan keuangan yang telah diaudit oleh
        akuntan publik dengan posisi paling lama 6 bulan sebelum permohonan.






PERMOHONAN IZIN USAHA

SURAT PERMOHONAN DIAJUKAN OLEH CALON DIREKSI DAN DILAMPIRI :


  1. Akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh
    instansi yang berwenang.

  2. Daftar calon pemegang saham dan rincian modal.
  3. Daftar susunan dewan komisaris dan direksi disertai :

    1. Pas foto terakhir ukuran 3 X 4;
    2. Contoh tandatangan dan paraf;
    3. Fotokopi KTP;
    4. Riwayat hidup;
    5. Surat pernyataan tidak melakukan tindakan
      tercela di bidang perbankan;

    6. Surat keterangan pengalaman operasional
      perbankan (Direksi);

    7. Surat keterangan dari lembaga pendidikan telah
      memiliki pengetahuan perbankan (Dewan Komisaris);


  4. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja dan
    susunan personalia.

  5. Bukti pelunasan setoran modal.
  6. Bukti kesiapan operasional antara lain :

    1. Daftar aktiva tetap dan inventaris.
    2. Bukti penguasaan gedung berupa bukti
      kepemilikan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor.

    3. Foto gedung kantor dan tata letak ruangan.
    4. Contoh formulir dan warkat yang akan
      digunakan.

    5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda
      Daftar Perusahaan (TDP).


  7. Surat pernyataan pemegang saham bahwa modal tidak berasal
    dari pinjaman dan dari kegiatan yang melanggar hukum.

  8. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan
    bagi komisaris.

  9. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi direksi.
  10. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang
    bersangkutan bersedia menjadi direksi sekurang-kurangnya 3 tahun.

  11. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai
    persyaratan direksi butir 5.


TINDAKAN BANK INDONESIA

  1. Meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen baik untuk
    Persetujuan Prinsip maupun Izin Usaha.

  2. Analisis yang mencakup tingkat persaingan yang sehat antar
    BPR dan tingkat kejenuhan jumlah BPR.

  3. Wawancara terhadap calon pemilik, anggota dewan komisaris
    dan direksi.

  4. Memberikan persetujuan/penolakan Persetujuan Prinsip dan
    Izin Usaha maksimal 60 hari setelah dokumen diterima Bank Indonesia secara
    lengkap.


ASPEK PENILAIAN KELAYAKAN
PENDIRIAN BPR



Kelayakan pendirian BPR dilakukan oleh konsultan independen yang meliputi :


  1. Analisa potensi dan kejenuhan

    1. Demografi ;
    2. Ekonomi Wilayah;
    3. Data Perbankan;
    4. Jumlah dan pertumbuhan kelembagaan;
    5. Data Kelembagaan Keuangan Mikro.


  2. Analisa Kelayakan

    1. Penetapan lokasi;
    2. Sasaran pasar yang jelas;
    3. Proyeksi keuangan;
    4. Perencanaan Sumber Daya Manusia;
    5. Persiapan Sistem dan Prosedur.




PENGAJUAN PERMOHONAN



Permohonan pendirian BPR disampaikan kepada :


  1. Dewan Gubernur Bank Indonesia u.p Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia, Jalan M.H.Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi BPR yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Tangerang,Karawang, Lebak, Serang dan Pandeglang


  2. Dewan Gubernur Bank Indonesia u.p Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia, Jalan M.H.Thamrin No. 2 Jakarta 10110, dengan tembusan Kantor Bank Indonesia setempat,bagi BPR yang berkantor pusat diluar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.



Friday, February 04, 2005

Sejarah BPR

DARI KEMERDEKAAN HINGGA PAKTO 1988

Setelah perang kemerdekaan, pemerintah mendorong pendirian bank-bank pasar yang terutama sangat dikenal karena didirikan di lingkungan pasar dan bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar. Bank-bank pasar tersebut kemudian berdasarkan Pakto 1988 dikukuhkan menjadi BPR. Bank-bank yang didirikan antara 1950 - 1970 didaftarkan sebagai Perseroan Terbatas (PT), CV, Koperasi, Maskapai Andil Indonesia (MAI), Yayasan, dan perkumpulan. Pada masa tersebut, berdiri beberapa lembaga keuangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah seperti Bank Karya Produksi Desa (BKPD) di Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Pada Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi perbankan, yang dikenal sebagai Pakto 88 yang antara lain memberi kemudahan bagi pendirian BPR. Sejak itu BPR di Indonesia tumbuh dengan subur.

PASCA-PAKTO 1988

Sebagai kelanjutan Pakto 1988, pemerintah mengeluarkan beberapa paket ketentuan di bidang Perbankan yang merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya. Sejalan dengan itu, Pemerintah menyempurnakan Undang Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut disempurnakan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang ini secara tegas dikemukakan bahwa jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Perkreditan Rakyat

Landasan hukum adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan jenisnya bank terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum bank umum dan BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, dan Koperasi.

KEGIATAN USAHA YANG DAPAT DILAKUKAN BPR

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
Memberikan kredit;
Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.
KEGIATAN USAHA YANG DILARANG DILAKUKAN BPR

Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
Melakukan penyertaan modal;
Melakukan usaha perasuransian;
Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR.